30 September 2020

Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik - KPK

BY forum kota digital

 


FKD, 30/09/20, -Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono menyebutkan, ada enam modus korupsi yang dilakukan kepala daerah untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama kampanye.

" KPK sudah mengidentifikasi, jadi kalau ibu bapak nanti setelah memimpin melakukan ini, KPK sudah tahu modusnya," kata Giri dalam sebuah webinar yang disiarkan akun YouTube Kanal KPK, Rabu (30/9/2020). Modus pertama, kata Giri, jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari jabatan kepala dinas, sekretaris daerah, hingga kepala sekolah.

2020 Modus kedua, korupsi pengadaan barang dan jasa yang baru dapat dilakukan kepala daerah setelah memiliki wewenang merencanakan anggaran. Giri mengatakan, beberapa hal yang dilakukan dalam korupsi pengadaan barang dan jasa antara lain penerimaan kickback ataupun pengaturan pemenang lelang pengadaan. Modus ketiga, jual beli perizinan, mulai dari perizinan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga perkebunan.

"Berikutnya korupsi anggaran, sudah pintar, kenal sama DPRD. Jadi sebelum dieksekusi pun sudah terjadi," kata Giri. Modus kelima, penerimaan gratifikasi. Giri mengingatkan bahwa setiap penerimaan gratifikasi dapat dikenakan piadana bila tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari.

"Enggak minta pun dikasih karena jabatannya bupati/wali kota. Belum masuk ke ruangan rumah dinas, semua perabotan sudah diisi dan yang isi pengusaha," kata Giri mencontohkan praktik gratifikasi. Keenam, penggelapan pendapatan daerah, contohnya, ketika ada pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah, tetapi malah dibagi-bagikan di kalangan pejabat daerah dan oknum-oknum lainnya.

Giri juga mengatakan, ia sering mendapati tak sedikit kepala daerah yang sudah menjabat justru berpikir untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pilkada sekaligus mencari uang lagi untuk digunakan pada pilkada berikutnya.

Menurut Giri, hal ini tidak lepas dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi pilkada. Merujuk pada kajian Kementerian Dalam Negeri, Giri menyebut biaya yang dikeluarkan untuk menjadi bupati/wali kota sebesar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi gubernur sebesar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar. "Jadi betapa capek ibu bapak, bagaimana bisa menikmati dan melayani masyarakat kalau berpikirnya mengembalikan uang yang dikeluarkan pada pilkada," ujar Giri.

11 September 2020

Tanpa Gejala Cawali Surabaya Machfud Arifin Positif COVID-19

BY forum kota digital IN , ,

 

Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin blak-blakan soal kesehatannya yang dikabarkan positif COVID-19. Machfud mengaku positif, namun tanpa gejala.

"Saya sempat swab tanggal 26 Agustus dan dinyatakan positif OTG (Orang Tanpa Gejala). 29 Agustus saya swab lagi dan masih positif hingga akhirnya tanggal 5 September alias sehari sebelum mendaftar, saya swab negatif," kata Machfud saat konferensi pers melalui virtual zoom, Jumat (11/9/2020).

 Machfud kemudian membeberkan pada 22 Agustus ada orang dekatnya yang menjadi salah satu tim pemenangan menyatakan bahwa istrinya positif COVID-19. Orang dekat tersebut akhirnya juga dinyatakan positif COVID-19.

 "Saya awalnya diberi tahu, sudah kamu di rumah saja dulu isolasi. Karena orang itu ke mana-mana sama saya, satu mobil juga, terus kegiatan dengan saya juga ikut," ujar Machfud.

 Setelah itu, Machfud mulai kehilangan suaranya. Ia pun memilih tes kesehatan dan melakukan rapid pada Senin 23 Agustus. Rapid Machfud dinyatakan non-reaktif. Dia juga diberi beberapa obat umum yang dijual di banyak tempat untuk menyembuhkan keluhannya, yakni hilang suara

Machfud kemudian berinisiatif untuk melakukan tes swab di salah satu rumah sakit di Surabaya pada Rabu (26/8). Hasilnya, Machfud dinyatakan positif. Dirinya kemudian memilih isolasi mandiri di rumah tepatnya di ruangannya di lantai 2. Kemudian keluarganya melakukan swab dan hasilnya negatif. Keluarganya sendiri berada di lantai 1 rumah.

 "Saya swab mandiri, dan juga foto thorax. Foto thorax saya tidak menunjukkan hal apa pun, namun saya dinyatakan OTG positif, sesuai regulasi, saya isolasi mandiri," jelasnya.

 Karena Machfud OTG, akhirnya dirinya memilih swab kembali pada Sabtu (29/8) di salah satu RS di Surabaya. Hasilnya, Machfud masih positif. Hingga akhirnya dirinya masih isolasi.

 Beberapa kegiatan penting ditinggalkan, seperti pengambilan B.1KWK dari partai pengusung yang mayoritas harus diambil di Jakarta seperti dari Golkar, Demokrat, PPP. Machfud memilih isolasi mandiri dan menyerahkan beberapa tugas kepada Mujiaman.

 Hingga akhirnya KPU membuka pendaftaran pada 4-6 September, Machfud kemudian melakukan swab pada Sabtu (5/9). Hasilnya, ia sudah dinyatakan negatif Corona. Bahkan menurut pedoman WHO, Machfud sudah memenuhi waktu isolasi sejak 23 Agustus hingga 5 September (14 hari) dan sudah tidak perlu melakukan swab ulang. Namun karena persyaratan dari KPU yang mewajibkan paslon hadir untuk membawa hasil swab, maka Machfud memilih melakukan swab.

 Selama pendaftaran untuk Pilwali Surabaya pada Minggu (6/9), Machfud mengaku tidak banyak berbicara karena suaranya yang masih belum optimal. Ia pun menunjuk Gus Amik (Ketua Tim Pemenangan) untuk berbicara/memberi statement ke awak media.

 Keesokannya pada Senin (7/9), Machfud melakukan tes kesehatan ke Grha Amerta RSU dr Soetomo bersama Mujiaman dan Cawali-Cawawali Surabaya lainnya. Hasilnya, Machfud baru mengetahui bahwa dirinya kembali dinyatakan positif COVID-19.

 "Makanya saya sekarang dari virtual saja saya tidak ingin menimbulkan hal yang tidak-tidak," terangnya.

 Machfud mengaku kondisinya saat ini sudah prima dan sangat sehat. Bahkan dirinya rutin berolahraga, baik itu pingpong dan bersepeda. Ia pun siap kapan pun bila diminta KPU untuk melakukan tes kesehatan psikologi sebagai persyaratan utama pencalonan dirinya.

 "Saya sehat sekali, saya juga mendoakan Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji senantiasa juga sehat. Agar Pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan jadi ajang adu gagasan yang sehat. Kampanyenya juga sehat," terangnya.

 Sementara dokter yang merawat Machfud Arifin selama positif COVID-19, dr Dany Irawan menyatakan bahwa Machfud sudah memenuhi kriteria WHO soal isolasi mandiri selama 14 hari. Soal kondisi Machfud yang sempat dinyatakan positif negatif lalu positif kembali, Dany menjelaskan bahwa itu sudah tidak bisa menularkan apa pun ke orang lain.

 "Antibodi Pak Machfud saat memasuki hari ke-9 positif sudah terbentuk. Pak Machfud masuk ke pasien gejala ringan. Saya bicara sesuai WHO ya agar tidak memecah kebingungan," ujar Dokter Dany.

 "Swab hanya mendeteksi bagian dari fragmen-fragmen positif. Sekalipun swab itu positif, tidak serta merta menularkan ke orang lain. Setelah 5-10 hari gejala, tubuh mengeluarkan antibodi penetral. Kalau sudah memasuki 13 hari setelah gejala timbul, sulit sekali untuk menularkan. Sehingga aturan WHO, pasien COVID-19 sudah dianggap aman setelah 13 hari dari awal gejala ringan. Pak Machfud sejak 23 Agustus dan dinyatakan negatif pada 5 September meski sebetulnya sudah tidak perlu swab lagi. Jadi ketika diswab tanggal 7 dan dinyatakan positif, itu adalah sisa-sisa fragmen virus," pungkas dokter yang mengaku sudah merawat ratusan pasien COVID-19 ini.


10 Juni 2020

Magnet Baru dalam Penanganan Pandemi COVID-19, Reisa Broto Asmoro

BY forum kota digital IN , , , , , ,


FKD, 10/06/20, - Penanganan COVID-19. Keberadaannya langsung menyedot perhatian publik. Dalam beberapa hari ini namanya banyak diperbincang netizen di dunia maya.


Wajahnya Reisa sebenarnya tak asing bagi masyarakat Indonesia. Perempuan kelahiran 1985 itu sering memandu dan menjadi narasumber acara kesehatan di berbagai stasiun televisi. Dalam acaranya, Reisa banyak membagikan tips-tips menjaga kesehatan. (Baca juga: Dokter Reisa Sarankan Ganti Masker Setelah Empat Jam Pemakaian)

Istri dari Tedjodiningrat Broto Asmoro itu kini mendampingi Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanangan COVID-19, Achmad Yurianto. Kehadirannya menyegarkan suasana publik di tengah kekhawatiran penularan COVID-19.

“Dokter Reisa secara resmi Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas COVID-19. Sedangkan Dokter Yurianto adalah Jubir COVID-19. Keduanya, bahu membahu memberikan informasi dan edukasi ke publik. Ayo disiplin memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun,” ujar Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rahman melalui akun twitter @fadjroel, Selasa (9/6/2020).

Reisa menempuh pendidikan kedokterannya di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia. Dia sempat mengikuti kontes Putri Indonesia pada 2010. Dalam ajang itu, Reisa menyabet gelar Putri Lingkungan.

Perempuan yang mempunyai nama lahir Reisa Kartikasari itu pernah bekerja di Rumah Sakit Polri Raden Said Soekanto di Kramat Jati, Jakarta Timur. Dia ikut terlibat identifikasi jenazah dari pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor.

Dalam konferensi pers daring di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Reisa menyampaikan hal-hal yang bersifat mengedukasi masyarakat dalam menghadapi kenormalan baru. Masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19.

Misalnya, Reisa menuturkan penggunaan masker itu disarankan maksimal 4 jam dan garu ganti dengan yang baru. Masker wajib diganti apabila sudah basah atau lembab.

“Masyarakat disarankan untuk membawa beberapa buah masker ketika harus pergi ke luar rumah,” pungkasnya.

KBRI Pulangkan 177 WNI, Turki Masuki Masa New Normal

BY forum kota digital IN , , , ,


FKD, 10/06/20, - memasuki masa new normal mulai 1 Juni 2020 setelah melalui pandemi Virus Corona COVID-19. Perwakilan RI di Turki – KBRI Ankara dan KJRI Istanbul langsung melakukan repatriasi mandiri WNI dari Turki bekerjasama dengan maskapai Singapore Airlines (SQ).

Pesawat yang membawa 177 WNI tersebut berangkat dari Bandara Internasional Istanbul pada Rabu (10/6/2020) waktu setempat dini hari dan akan tiba di Bandara Soekano-Hatta pada hari yang sama pukul 18.30 WIB dengan nomor penerbangan SQ 966.

Sebelum terbang, para WNI tersebut telah menjalani tes PCR COVID-19 dan dinyatakan negatif.

Para WNI yang mengikuti pemulangan tersebut terdiri dari pekerja spa yang tidak diperpanjang kontraknya (135 orang), pekerja rumah tangga (14), mahasiswa yang sudah berakhir studinya (12), jamaah tabligh (7), serta pelancong yang terjebak penutupan akses penerbangan internasional (9).

Sementara itu, berdasarkan daerah asalnya di Indonesia para WNI tersebut berasal dari Bali (131 orang), Jawa Barat (18), Banten (6), Jawa Timur (6), DKI Jakarta (4), NTB (4), dan sisanya dari berbagai di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Dalam rombongan tersebut terdapat 2 orang WNI yang sakit berat, 1 orang pekerja rumah tangga dan 1 orang mahasiswa, yang telah diijinkan oleh rumah sakit untuk diterbangkan dan dilanjutkan perawatannya di Indonesia.

Perlindungan Penuh KBRI
Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal, dan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Imam melepas secara resmi rombongan WNI tersebut di Bandara Istanbul. Dalam pelepasannya Duta Besar Iqbal menyampaikan terima kasih kepada seluruh WNI atas kerjasama, solidaritas dan kepatuhannyaterhadap himbauan Perwakilan RI selama 3 bulan terakhir. Dubes Iqbal juga menegaskan kembali komitmen perlindungan oleh pemerintah bagi semua WNI.

“Selama 3 bulan terakhir, teman-teman sudah menyaksikan sendiri bahwa tidak seorangpun WNI yang akan ditinggalkan oleh Pemerintah, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Negara selalu hadir. Selamat kembali ke kampung halaman dan salam buat keluarga di rumah”, ujar Dubes Iqbal yang bersama Konjen Imam As'ari melepas rombongan di kabin pesawat.

Wajah ceria tampak di wajah para WNI yang sejak kedaruratan Covid-19 diberlakukan Pemerintah Turki sejak 11 Maret 2020, bertahan tinggal di Turki sesuai himbauan Perwakilan RI. Selama kurun waktu 3 bulan tersebut KBRI Ankara dan KJRI Istanbul telah menyalurkan sekitar 2.842 WNI bantuan langsung. Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan logistik (1.683 orang), bantuan finansial (107 orang), bantuan keimigrasian dan kekonsuleran (1.010 orang), bantuan penanganan WNI sakit Covid-19 maupun non Covid-19 (16 orang) maupun bantuan pemulangan (26 orang).

“Terima kasih. Dari awal sekali saya sudah dibantu bapak-bapak di KBRI dan KJRI. Kita dikirimi bahan makanan, dibantu telpon majikan supaya semua gaji dibayar, dibantu supaya ijin tinggal yang sudah lewat tidak didenda sampai dibantu pemulangan. Senang sekali saya”, tutur Ketut Firda Yani, pekerja spa yang belum genap setahun bekerja di salah satu hotel di daerah wisata Kapadokia.

Setibanya di Indonesia, para WNI yang berprofesi sebagai pekerja migran akan langsung ditangani dan difasilitasi oleh BP2MI untuk pemulangan ke daerah asal. BP2MI juga akan memfasilitasi pengobatan lebih lanjut bagi pekerja migran yang sakit. Sementara itu, Kemlu akan memberikan bantuan yang dibutuhkan bagi WNI non pekerja migran.

Terdapat sekitar 4.500 WNI yang menetap di Turki. Sebanyak 2.700 orang adalah pelajar dan mahasiswa, sekitar 1.500 adalah pekerja spa dan sisanya adalah para ekspatriat dan mereka yang menikah dengan warga setempat.


9 Juni 2020

Menteri BUMN - Erick Thohir Blak Blakan soal Utang Pemerintah ke BUMN

BY forum kota digital IN , , , ,




FKD, 09/06/20, -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah adalah tunggakan sejak 2017 lalu. Rencananya, pemerintah akan membayar tunggakan utang senilai Rp108,48 triliun kepada lima BUMN.

"Pencairan utang ini sejak 2017, jadi itu sudah cukup lama," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/6).

Rinciannya, utang pemerintah kepada lima BUMN itu meliputi, ke PT PLN (Persero) sebesar Rp48,46 triliun, disusul oleh PT Pertamina (Persero) senilai Rp40 triliun.


Kemudian secara berturut-turut, BUMN karya senilai Rp12,16 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp6 triliun, PT Kimia Farma (Persero) Tbk senilai Rp1 triliun, dan Perum Bulog senilai Rp560 miliar, dan KAI senilai Rp300 miliar. Jumlah pembayaran utang itu, mewakili 75 persen dari total utang pemerintah kepada BUMN.

Erick mengatakan utang-utang tersebut berasal dari penugasan atau public service obligation (PSO) bagi BUMN tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah wajib membayar kepada mereka lantaran dana itu merupakan hak perseroan.

Misalnya, utang kepada PLN, Pertamina, dan Pupuk Indonesia merupakan utang subsidi sebelumnya yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh pemerintah. Selain itu, utang pemerintah kepada BUMN Karya merupakan penugasan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol yang telah beroperasi. Sedangkan untuk Kimia Farma merupakan utang untuk program BPJS Kesehatan.

"Kalau tidak dibayarkan dari BPJS Kesehatan tentu berat untuk Kimia Farma," katanya.

Dana pembayaran utang itu akan diambil dari anggaran dana bantuan kepada BUMN senilai Rp153,4 triliun. Jumlah pembayaran utang sendiri mewakili 75 persen dari total penggunaan dana tersebut.

Selain untuk membayar utang, pemerintah akan membantu BUMN dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp25,27 triliun kepada empat BUMN, atau setara 11 persen dari total anggaran. Ketiga, dana talangan senilai Rp19,65 triliun kepada lima BUMN, setara 14 persen dari dana talangan.


Iklan Anda