Dinilai Terlalu Liberal, Koalisi Merah Putih Siap Revisi 122 UU

Forum Kota Digital, 30 September 2014, Koalisi Merah Putih_indoposJuru Bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih siap merevisi sejumlah undang-undang yang dianggap terlalu liberal dan tidak menguntungkan masyarakat. Beberapa UU yang kemungkinan direvisi adalah UU mengenai perbankan serta minyak dan gas karena terlalu banyak berpihak kepada asing dan akhirnya tak sesuai tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Ketua Presidium Koalisi Merah Putih, Aburizal Bakrie, mengaku belum puas dengan keberhasilan Koalisi Merah Putih merevisi UU Pilkada. Aburizal berencana merevisi 122 UU agar demokrasi Indonesia kembali menjadi demokrasi Pancasila. UU yang diubah antara lain perbankan, mineral dan batu bara, telekomunikasi, serta UU yang bersifat mengatur kebudayaan dan agama.

Ini Fokus Koalisi Merah Putih Saat Revisi UU KPK

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan Koalisi Merah Putih berencana memfokuskan revisi UU KPK pada area pengawasan internal lembaga tersebut. Sebab, selama ini pengusutan kasus dari laporan publik belum ditangani KPK sepenuhnya, sehingga kebijakan siapa yang diusut dan siapa yang tidak diusut, dipertanyakan. Ia mencontohkan kasus Chandra M. Hamzah yang diklaim tak menemukan indikasi perbuatan kriminal, sehingga diperlukan penguatan fungsi pengawasan internal KPK. Koalisi Merah Putih juga akan memperjuangkan agar KPK tak sebatas berfungsi menindak, tetapi mulai mengatur pencegahan korupsi, yaitu dengan mengawal institusi dalam melaksanakan tugas. Contohnya saja, mengawal anggota DPR yang memperjuangkan anggaran proyek untuk masuk ke dapilnya.

Koalisi Merah Putih Rencanakan Ubah UU KPK

Koalisi Merah Putih menargetkan perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan oleh Martin Hutabarat, Anggota Dewan pembinda Partai Gerindra, Senin (29/9). Menurut Martin, anggota dewan yang baru setuju dengan gerakan ini dan telah disepakati oleh seluruh partai Koalisi Merah Putih. Ia mengatakan, UU KPK memiliki beberapa kelemahan yang harus diperkuat agar kepentingan rakyat tentang penegakan hukum terlindungi. Sebelumnya, usulan revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 ini telah diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke DPR tahun lalu, namun dinilai mentah karena dituding memperlemah fungsi KPK. Tudingan dari aktivis antikorupsi itu membuat DPR urung merevisi UU KPK hingga saat ini.

Koalisi Merah Putih Miliki Wacana Pilpres Kembali ke MPR

Koalisi Merah Putih mengajukan wacana pengembalian pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diperlukan. Wakil Sekjen PAN, Herman Kadir, mengungkapkan alasannya karena pemilihan presiden sceara langsung berpotensi memecah belah masyarakat. Herman sendiri pernah mengatakan bahwa pemilihan langsung adalah produk barat, sedangkan demokrasi di Indonesia sejatinya diwakilkan kepada parlemen. Di DPR, Herman sendiri pernah mengusulkan amandemen UUD 1945 soal pemilihan presiden melalui MPR, tetapi tak disepakati karena bisa menjadi blunder. Sementara, anggota Fraksi Demokrat, Hayono Isman, mengatakan bahwa peluang pemilihan presiden kembali ke tangan MPR sangat terbuka lebar kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD, kepala daerah dan MPR.

sumber : Indonesian Times