25 September 2014

MORATORIUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

BY forum kota digital IN ,

Forum Kota Digital 25 September 2014, Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo dalam hitungan hari akan segera memulai tugasnya dalam memimpin dan membenahi Indonesia kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seluruh bidang harus mendapatkan perhatian dan pembenahan agar Indonesia menjadi negara produktif, dan salah satunya adalah pembenahan pada sektor pertanian.

Kementerian Pertanian telah meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk melakukan moratorium atau penghentian alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Indonesia. Lahan pertanian di Indonesia banyak yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan, pertokoan, perkantoran maupun industri sehingga lahan pertanian di Indonesia menjadi semakin berkurang.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto di Tabanan, Bali, Rabu (24/9) kemarin mengatakan jika tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti untuk industri, permukiman ataupun pembangunan prasarana lainnya pada saat ini semakin meningkat dan jika tidak dihentikan lahan pertanian di Indonesia akan habis.
Oleh karena itu Kementerian Pertanian memberi masukan untuk melakukan moratorium alih fungsi lahan pertanian dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) moratorium lahan sebagai program 100 hari Presiden Joko Widodo. Melalui Inpres tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi alih fungsi lahan yang berdampak pada tingkat produksi komoditas pertanian di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 250 juta jiwa dan dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,6 persen maka diperlukan lahan sawah minimal seluas 10 juta hektar. Sementara pada saat ini lahan persawahan baku yang ada di Indonesia mencapai 8,1 juta hektar dengan tingkat alih fungsi lahan mencapai 100 ribu hektar per tahunnya. Untuk dapat mencapai luas lahan pertanian 10 juta hektar, maka alih fungsi lahan pertanian harus nol persen.

Apabila alih fungsi lahan pertanian dapat dihentikan sementara waktu, maka akan ada waktu untuk melakukan zonasi atau tata ruang dan wilayah bagi kawasan industri, pemukiman maupun pertanian. Dengan begitu diharapkan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih lahan yang berdampak pada pengurangan lahan pertanian.

Moratorium alih fungsi lahan ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Indonesia pada saat ini mengalami defisit lahan pertanian sehingga berdampak kepada tingkat produksi sektor pertanian yang masih kurang dan harus melakukan impor untuk memenuhi kekurangannya.
Pemerintah mendatang diharapkan dapat memperluas lahan pertanian agar mencapai target swasembada komoditas pertanian. Dengan memperluas lahan pertanian itu juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang besar. Berdasarkan data BPS penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian lebih besar dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 34,4 persen dari 38,07 juta penyerapan tenaga kerja di Indonesia.


Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti

Iklan Anda