29 September 2014

SBY Sempat Curhat ke Wamenkum HAM soal Pilkada DPRD

BY forum kota digital IN , ,

Forum Kota Digital, 29 September 2014, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM), Denny Indrayana mengaku diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengkaji Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 terkait dengan kekecewaannya terhadap hasil pengesahan Undang-undang Pilkada lalu.

Permintaan tersebut dilakukan setelah SBY menelefon Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva terkait penggunaan pasal tersebut.

"Presiden bertanya kepada Ketua MK bisakah saya melaksanakan Pasal 20 ayat 2 UUD '45, 20 ayat 2 itu persetujuan bersama DPR dan Presiden. Bisa tidak saya mengatakan persetujuan bersama belum ada, nanya ke gitu ke MK," ujar Denny usai mendatangi Kejagung, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Menurutnya, isi pasal itu menyebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

"Presiden kan dengan tegas mengatakan kekecewaan beliau. Presiden menghormati keputusan yang ada di DPR. Tapi beliau sebenarnya tidak setuju pilkada tidak langsung makanya kemarin Presiden bertanya kepada Ketua MK bisakah saya melaksanakan Pasal 20 ayat 2 UUD, 20 ayat 2 itu persetujuan bersama DPR dan Presiden," tambahnya.
Menurut Denny, banyak orang salah paham mengenai Pasal 20 ayat lima dengan Pasal 20 ayat dua. Maksud Pasal 20 ayat lima, menurut Dennny yakni setelah ada persetujuan bersama presiden tidak tanda tangan, setelah 30 hari meskipun beliau tidak tanda tangan maka sebuah RUU jadi undang-undang.

"Kalau (Pasal) 20 ayat dua karena belum ada persetujuan bersama maka sebuah RUU bisa tidak jadi undang-undang, ini beda nih dua hal yang berbeda," tegasnya.

Denny menambahkan, saat ini dirinya tengah mengkaji berbagai alternatif yang tersedia bagi presiden untuk melaksanakan aspirasi ketidaksetujuan itu.


"Makanya saya diminta mengkaji. Apakah kemarin itu sudah ada persetujuan bersama. Kalau kebiasaannya sudah, tapi ini kan tidak biasa nih, Presiden bilang beliau tidak setuju pilkada tidak langsung, beliau inginnya Pilkada langsung dengan perbaikan," pungkasnya. (put)




Iklan Anda