25 September 2014

Wilayah DAERAH YANG MEMILIKI KAWASAN HUTAN PERLU DAU

BY forum kota digital IN ,

( Sosialisasi IJ-REDD+ SRAP Kalbar )
Forum Kota Digital 25 September 2014, Sukadana - Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mengharapkan kepada komitmen Pemerintah Pusat di Jakarta, supaya kepada daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan, taman nasional, suaka alam, maupun lahan konservasi lainnya, didukung dana alokasi umum (DAU). Dukungan, menurut dia, jangan hanya sebatas dana alokasi khusus (DAK) yang sifatnya insidentil saja.

“Saya pernah diminta menjadi narasumber masalah lingkungan di Jakarta, berkaitan dengan insentif bagi daerah yang memiliki kawasan (hutan, Red). Saya sampaikan, jangan hanya dibantu dengan DAK. Sebab DAK itu sifatnya insidentil pada saat diperlukan saja. Program tahun depan masih ada atau tidak kita tidak tahu? Saya mengusulkan, supaya kepada daerah daerah yang memiliki kawasan hutan, formulasi dana DAU itu dimasukkan. Supaya pemerintah menjadi bertanggungjawab. Sekarang ini masih ada perbedaan, ada tanggungjawab taman nasional, pemerintah, jadi ada sedikit celah, sehingga kita sulit bersama-sama. Sebab tidak banyak daerah yang memiliki seperti kondisi di Kayong Utara ini,” kata Bupati saat menghadiri 

Sosialisasi Indonesia-Japan (IJ) Project for Development of REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries Plus) Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) (IJ-REDD+ SRAP) Kalbar di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Rabu (24/9). Sosialisasi ini dihadiri Sekretaris Daerah Hendri Siswanto, Kepala Dinas Kehutanan Wahono, Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Abdul Halim Hasin, dll. Kegiatan ini didukung Kementerian Kehutanan RI.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, bekerjasama dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang atau yang lebih sering dikenal sebagai JICA (Japan International Cooperation Agency). JICA merupakan sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang, untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Pejabat JICA yang hadir, Tahakara Yamamoto.
 

REDD+ maksudnya merupakan mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang, yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ disepakati 190 negara dalam United Nation Framework Convention on Climate Change atau biasa disebut UNFCCC. REDD+ merupakan kolaborasi terbaik antara negara maju yang tidak banyak memiliki lahan hutan dengan negara berkembang yang memiliki hutan tropis yang luas dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). REDD+ menyertakan tiga peran hutan, yaitu konservasi, manajemen hutan berkelanjutan, dan penjagaan stok karbon.
 
“Jujur saja aparatur kita mungkin belum memahami isu seutuhnya, seperti apa REDD+, global warming (pemanasan global), dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya ada hal-hal yang memudahkan untuk memahami hal ini untuk disampaikan, misalnya kepada masyarakat. Seperti contoh-contoh kecil untuk menjelaskan secara sederhana sekali,” ungkap Hildi.
Bupati mengisahkan, suatu ketika dirinya berkunjung ke suatu desa, di mana warga desa itu menceritakan kalau dulu kakek dan neneknya bisa naik haji hanya dengan mengandalkan hasil kebun karet dan kelapa. Kemudian keturunannya mengaku tidak bisa mengikuti jejak dari kakek-neneknya, sebab kebun kelapanya habis, lahannya terkena serangan air asin laut, sehingga membuat tanah garapan mereka kurang produktif lagi.
 
“Tuntutan masyarakat apa yang bisa kami lakukan supaya bisa naik haji seperti kakek-neneknya. Di situlah kesempatan kita menyampaikan, inilah akibat ulah kita, karena sembarangan menebang pohon dan yang sifatnya merusak alam, sehingga air permukaan air laut naik. Hal sederhana ini perlu diterangkan ke masyarakat. Supaya masyarakat itu paham secara rinci kerusakan alam membuat nilai ekonomis masyarakat terganggu,” ucap Bupati.
 
Mantan anggota legislatif di Provinsi Kalbar tersebut mengharapkan perhatian semua pihak terhadap ancaman deforestrasi di Kayong Utara. Walaupun diakui dia kalau hutan memiliki ekonomis tinggi bagi masyarakat maupun perusahaan, dengan berbagai siasat melakukan penebangan.
“Saya tertarik dengan REDD+ yang cukup baru ini, karena dengan program ini, seperti ada intensif bagi pihak yang berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Kabupaten Kayong Utara bukan hanya ingin menjadi pendukung namun juga berperan aktif terhadap program REDD+,” janji Bupati. (mah)



Iklan Anda