7 Desember 2014

Babak Awal Skenario Jokowi Jaga Wibawa NKRI

BY forum kota digital IN , ,

FORTAL, Baru sehari saja Presiden RI Joko Widodo Dilantik, Malaysia langsung meminta ma’af dan segera merobohkan mercusuar yang dibangunnya di wilayah perairan Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang termasuk wilayah NKRI. Beberapa waktu kemudian, kabinet kerja Jokowi-pun dibentuk.
“Kami butuh orang ‘gila’ untuk menjalankan pemerintahan ini”, demikian Susi menyatakan kepada pers mengikuti perkataan Jokowi. Maka diapun ikut didalam gerbong kabinetnya Jokowi bersama orang-orang ‘gila’ kerja lainnya.

Belum lagi genap seumur jagung, Jokowi memerintahkan untuk tenggelamkan kapal asing yang masuk perairan Indonesia tanpa izin, yang kemudian diikuti dengan perintah untuk mengambil kembali wilayah udara RI dari Singapura. Dan bila Singapura tak mau mengembalikan, Jokowi perintahkan serang Singapura.
Pengambilan kemballi wilayah udara yang dikuasai Singapur itu merupakan perintah langsung Presiden Jokowi kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSA) Marsekal IB Putu Dunia.

Sebelumnya, operasional wilayah Barat Indonesia memang dikendalikan oleh Singapura terutama untuk penerbangan sipil. Ini dikarenakan, di era Presiden Soeharto, ada keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi
Perjanjian FIR dengan Singapura, yang menyatakan bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun, namun hal itu sudah lama berakhir.

Terkait dengan perintah penenggelaman kapal asing, karena sebelumnya Indonesia telah mengalami banyak kerugian karena praktek illegal fisshing di perairan NKRI, ini salah satunya alasan Jokowi untuk melakukan perintah penenggelaman kapal asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Di babak awal sikap pemerintahan Jokowi atas mengembalikan kewibawaan NKRI ini, dinilai berhasil, nyatanya, kini perairan Indonesia bebas dari Illegal fisshing, wilayah udarapun tak dicawe-cawe lagi oleh negara luar. Namun, bukan hanya itu yang dibutuhkan NKRI, masih banyak wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang harus segera diselamatkan.
Sebut saja Blok Ambalat. Konon ini merupakan wilayah NKRI, namun, sampai saat ini penguasaan kawasan tersebut masih tersellimuti kabut tipis.

Dari berbagai sumber dikatakan, dalam melakukan transaksi kesehariannya wilayah ambalat menggunakan mata uang ringgit Malaysia, demikian pula kultur yang ada disana, lebih kepada memberlakukan kultur Malaysia. Boleh jadi administrasi kependudukannya pun cenderung tunduk kepada pemerintahan Malaysia.Ini merupakan PR besar pemerintahan Jokowi.

Bukan cuma Ambalat, tak menutup kemungkinan di wilayah pulau-pulau terluar serta daerah perbatasan terjadi hal yang sama. Belum lagi bergesernya patok-patok perbatasan yang harus dibenahi, karena hal itu jelas merugikan NKRI.
Banyak kalangan berharap, sikap tegas Jokowi terkait wibawa NKRI dan wilayahnya ini akan terus menggebu sampai kepada titik-titik kepastian wilayah NKRI. (endro)

Iklan Anda