4 Desember 2014

"IBUNYA KOTA, DESA" DPD Rekomendasikan Pelaksanaan UU Desa Secara Utuh

BY forum kota digital IN , , , , ,

FORTAL, Membangun Indonesia dari pinggiran, demikian program Presiden Jokowi dalam canangan Nawacitanya. Dimana dalam program tersebut, desa menjadi landas pacu dalam membangun negeri ini. Hal ini juga tersurat di UU Desa No 6 tahun 2014, yang tersirat pula pesan filosofi “Ibunya Kota, adalah Desa”.
Untuk membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap desa, masyarakat dan kawasan tertinggal, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melaksanakan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 secara utuh dan konsekwen.

Terkait hal itu, Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam kepada wartawan usai acara rapat kerja Komite I DPD dengan Mendes PDT dan Trans Marwan Jafar di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (3/12/2014) mengatakan, Pemerintah harus memberikan perioritas APBN untuk terimplementasinya UU Desa No 6 Tahun 2014.
 

Muqowam juga mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah, pihaknya akan ikut mengawasi jalannya program prioritas dan kegiatan unggulan Kemendes, terutama program quick wins tahun 2015 seperti gerakan 5.000 Desa Mandiri dan pendampingannya.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menerima rekomendasi DPD tersebut. Ia meminta DPD turut membantu menyukseskan Nawakerja Kementeriannya. 


Menurut Marwan Jafar, sebagai wakil dari daerah, DPD punya kepentingan yang sama dengan kementerian desa. Yaitu meningkatkan kesejahteraan desa, dan ini sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi terutama membangun Indonesia dari pinggiran.
 

Marwan juga mengatakan, kementeriannya terbuka menerima masukan dan kritikan konstruktif untuk memaksimalkan program pembangunan dan pemberdayaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi seraya mengajak untuk mengawal secara berwsama UU Desa, termasuk prioritas kebijakan dan anggaran,” ajak Marwan.
 

Namun di sisi lain tak sedikit kalangan yang mengkhawatirkan akan perubahan pembangnan desa yang bakal pesat nanti akan menghilangkan kultur agraris pedesaan itu sendiri. Mereka berharap, UU Desa tak memberengus nilai-nilai kehidupan positif yang ada di desa. Dengan kata lain, membangun desa dengan kearifan lokalnya.( Andra )



Iklan Anda