20 Januari 2015

KORUPTOR, GEMBONG NARKOTIKA, DAN HUKUMAN MATI

BY forum kota digital IN , , ,

FORTAL, Satu langkah tegas yang berani telah dilalui oleh Indonesia, yakni eksekusi Hukuman Mati. Eksekusi tersebut diberikan kepada enam orang gembong narkoba. Lima diantaranya adalah warga negara asing dan satu lainnya WNI.  Dilakukannya vonis hukuman mati menambah warna baru bagi hukum di Indonesia. Walau banyak menuai pro kontra, namun peradilan Indonesia tetap kukuh pada keyakinan keadilan hukum yang dijalankannya.
 
Narkotika memang sudah menjadi alat untuk menjajah, sementara Undang Undang Dasar RI menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagi Indonesia, Narkotika merupakan penyakit yang datang dari luar yang ingin melemahkan generasi bangsa ini. Sementara penyakit yang datang dari dalam adalah Korupsi. Kedua penyakit ini harus dibasmi dengan cara tidak separuh hati.
 
Bukan hanya kecaman dari dalam, negara luar (utamanya negara yang warga negaranya tereksekusi hukukman mati di Indonesia) pun mengecam keras atas pengeksekusian tersebut. Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, hukuman mati ini bisa menjadi peringatan keras terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di Indonesia.
 
Terkait dengan para WNA yang dieksekusi hukuman mati, para dubes dari warga negara terpidana telah datang kepada wapres, dan wapres Yusuf Kalla telah menjelaskan kepada mereka bahwa ini bukan keputusan presiden, ini merupakan keputusan hakim dari pengadilan pertama sampai tertinggi yang memutuskan itu.
 
Menurut Kalla, hukum tak mengenal diskriminasi kewarganegaraan, Warga negara manapun yang dijatuhi hukuman di Indonesia harus menjalani hukuman tersebut. Kalla juga menegaskan bahwa eksekusi mati terpidana narkotika ini merupakan putusan pengadilan yang harus dijalankan pemerintah. Ia pun telah menjelaskan kepada perwakilan negara sahabat alasan pemerintah tetap melaksanakana hukuman mati bagi WNA terpidana mati narkoba.
 
“Pokoknya mereka harus hargai sikap pemerintah kita yang urusi masalah dalam negeri. Saya jelaskan pada mereka begini, mereka selalu bilang hak asasi manusia, nah, HAM itu harus taat hukum, menghormati asasi lain dan hukum. Kalau 40 orang meninggal tiap hari karena narkoba, apa perlu diampuni orang yang menyebabkan itu? Itu kan langgar HAM juga. Mereka bicara masalah satu jiwa, tapi bagaimana masalah 40 jiwa lainnya ?” ucap Kalla.
 
Kalla juga yakin kalau eksekusi hukuman mati yang WNA tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain, walau kini Brazil dan 

Belanda telah menarik mundur duta besarnya dari Indonesia, Justeru Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia bisa menjadi peringatan keras bagi siapapun.
 
Lepas dari permasalahan tindak pidana Narkoba yang berujung pada hukuman mati, kini masyarakat pun menginginkan pula hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Agaknya keinginan ini  merupakan hal yang wajar dan masyarakat  juga yakin kalau pemerintahan Indonesia akan menuju ke arah sana. Terlebih Presiden Jokowi tengah serius memerangi korupsi di negeri ini.
 
Tindak pidana korupsi juga sudah menjadi musuh yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahkan boleh dibilang, para koruptor adalah penghianat bangsa yang menghambat pembangunan dan merusak harkat dan martabat bangsa lewat pemiskinan rakyat.
 
Terkait hal itu, musisi senior Iwan Fals unjuk suara. Lewat akun twiternya (19/1) pelantun lagu “Bongkar” ini menyatakan dia mengaku mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkoba pada Minggu (18/1) kemarin. Dia kemudian mempertanyakan keberanian Presiden Jokowi mengeksekusi mati terdakwa kasus korupsi. Pertanyaan tersebut ditulis Iwan lewat  lirik yang akan dijadikan lagu yang berjudul 'Koruptor dan Narkoba'.

Bukan cuma Iwan Fals, Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura beberapa waktu silam  juga pernah menyuarakan hukuman mati bagi para koruptor, karena koruptor juga bisa menimbulkan kesengsaraan yang mengakibatkan banyak kematian. 
Demikian pula Patrice Rio Capella saat diwawancarai di gedung DPR RI beberapa waktu silam dia juga menyatakan setuju atas hukuman mati bagi para koruptor, namun kata politisi Partai Nasdem yang juga  anggota komisi III DPR RI itu,  asalkan korupsi yang dilakukannya sudah mencapai tahap yang benar-benar merusak negara. lihat berita, DPR Setuju,Senin, 19 Januari 2015
 
Ridwan kamil Wali Kota Bandung juga merasa geram dengan tindak pidana narkoba dan korupsi. Dia mengatakan antara korupsi dan narkoba memiliki nilai yang sama, hingga patut mendapatkan hukuman serupa. “Koruptorpun sudah menyengsarakan masyarakat, walaupun tidak secara langsung. Hal itu tidak berbeda dengan para penyelundup Narkoba yang dianggap meracuni jutaan rakyat Indonesia, dan saya setuju juga koruptor dihukum mati”, tegasnya. lihat berita, Senin,Ridwan kamil 19 Januari 2015 (endro)

Iklan Anda