10 Januari 2015

Ombudsman RI Minta, " MenHut Tinjau SK Kawasan Hutan "

BY forum kota digital IN , , ,

FORTAL, Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI menyuarakan agar Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) bisa dicabut. Rekomendasi untuk pencabutan ini muncul setelah diketahui bahwa BBK telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas dengan tiga buah peraturan pemerintah.

Dinyatakan oleh Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana pada Jumat (9/1) di kantornya bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menerbitkan keputusan baru mengenai kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Menurutnya, SK dengan nomor 463/Menhut-II/2013 yang ditandatangani oleh Zukifli Hasan itu dinilai menghambat pengembangan investasi di tiga daerah. 

Ombudsman juga merekomendasikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kanwil BPN Kepulauan Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam untuk memberikan pelayanan publik sesuai kewenangan yang ada. (fkd)

Iklan Anda