26 Oktober 2016

Menyoal Pembayaran Ganti Rugi Jalan Tol yang Belum Kelar

BY forum kota digital IN , , ,

Samsudin : Kami Butuh Prosedur seuai  Hukum


FKD, 26 Oct.2016, Terkait Pembayaran atas pembebasan tanah untuk penyediaan Jalan Tol Cijago - Cinere banyak masyarakat tetap bertahan dan menganggap harga yang ditentukan belum patut, terkait hal itu pihak Panitia Pembuat Komitmen akan segera melakukan upaya hukum dengan melakukan konsinyasi. Ini dilakukan agar pembayaran ganti rugi segera tuntas.

Sejak awal sosialisasi di tahun 2006, sampai kini yang seharusnya sudah selesai  pelaksanaan pembayaran pembebasan tanah untuk ruas Jalan Tol Jagorawi - Cinere di Kota, namun nyatanya pembayaran pembebasan tersebut belum terselesaikan secara keseluruhan.

Seperti yang terjadi di wilayah Kelurahan Kukusan, Kecamatan, Beji, Kota Depok, tak kurang dari 30 bidang tanah belum dilakukan pembayaran. Pasalnya masyarakat yang ‘menahan hak tanahnya’ merasa tata aturan pembenasan tak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

“Bukan masyarakat menolak penggusuran, namun pembebasan lahan harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku”, terang Samsudin koordinator dari para pemilik tanah yang ada di wilayah Kelurahan Kukusan. Samsudin menilai Undang Undang No 2 tahun 2012 yang menjadi pedoman pembebasan lahan itu tidak mengenal istilah zona dalam menentukan letak tanah yang akan dibebaskan.Samsudin CS menginginkan pembebasan lahan dinialai secara rata tanpa zona. 

Memang sebelumnya, pihak penyedia lahan untuk pembangunan jalan tol memberlakukan sistim zona dalam menilai dan menentukan harga tanah. Namun kemudian di tahun 2015 sistim zona tidak digunakan lagi. Panitia Pembuat Komitmen sebagai tim terkait pembayaran pembebasan lahan tersebut menggunakan pola bidang.

Walau zona tidak diberlakukan lagi, diganti dengan bidang prt bidang, Samsudin tetap menilai kalau hal itu hanya merubah istilah saja. Nyatanya, kata dia tanah masih dinilai berdasarkan lokasi dan pembayaran tak dipukul rata. 

Samsudin juga menerangkan, terakhir di tahun 2015 tim apricer melakukan penilaian ulang atas harga tanah. Setelah penilaian selesai, warga diundang dan dikumpulkan di Balai pertemuan Kabeda. Samsudin menyayangkan, dalam pertemuan tersebut tidak dilakukan musyawarah. “Tim hanya menyodorkan selebaran yang berisikan penilaian harga tanah terakhir, dan tidak ada musyawarah”, terangnya. Hal ini dinilainya tidak sesuai dengan prosedur. “Seharusnya warga diajak bermusyawarah atas nilai tanah tadi, bukannya penentuan sepihak”, tegasnya.   

Terkait dengan hal tersebut, Sugandi Ketua Tim Panitia Pembuat Komitmen saat ditemui AN di ruang kerjanya di Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan menerangkan kalau pihaknya sudah melakukan proses penilaian, penetapan harga serta pembayaran sesuai dengan tata aturan yang berlaku. “Semua kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada.Kami menilai dan menentukan harga dengan melihat bidang per bidang”, terangnya.
Sedangkan harga pukul rata seperti yang diinginkan Samsudin CS, Sugandi berpendapat hal itu tak mungkin dilakukan, dan jelas tidak memenuhi azaz keadilan. “Lokasi tanah yang dibebasakan kan posisinuya berbeda, dan memiliki kelas dan nilai yang beda pula, jadi tidak mungkin dibayar dengan harga yang sama. 

Sugandi juga mengatakan, jika ada masyarakat yang merasa berkeberatan atas teknis, penetapan pembayaran serta kinerja yang dilakukan timnya, silahkan ajukan ke pengadilan. yang jelas kata Sugandi, pihaknya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
Sugandi merinci, kini masih terhitung ada 78 bidang yang pembebasannya belum dibayarkan karena pemilik berkeberatan. 78 bidang tanah tersebut masing-masing 32 bidang terletak di Kelurahan Bakti Jaya, 43 bidang di Kelurahan KUkusan dan 3 bidang di Kelurahan Cisalak.

“Jika masyarakat pemilik lahan tersebut terus tak setuju dengan harga yang ditetapkan, maka kami akan melakukan tindakan hukum, yakni melakukan Konsinyasi, yang mana uang pembayaran tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Depok”, tegas Samsudin. 

Semula di tahun 2010 masyarakat ditawarkan harga pembebasan tanah sebesar Rp. 90.000 sampai dengan Rp. 6.000.000,- kini terakhir di tahun 2015 penawaran tersebut naik menjadi Rp. 9.000.000,- sampai dengan Rp. 11.000.000,-
Penentuan harga terakhir, kata Sugandi adalah harga pokok tanah + premium. “Premium kami berikan dari 0- 30% sampai dengan 40 %”, terangnya.


“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan upaya hukum, yakni mengkonsinyasi bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan”, tegas Sugandi. 

ende/ded


Iklan Anda