30 November 2016

Membasmi Koruptor

BY forum kota digital IN , ,

FKD, 30 Nov. 2016,- Sejak era revormasi negeri ini mulai gencar upaya membasmi para koruptor. Sampai-sampai  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di eranya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan koruptor dapat segera diberengus.

Tak dipungkiri, KPK demikian berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan tak bisa dipungkiri pula, upaya tebang pilih-pun ada disana. 

Di sisi lain, masih banyak para koruptor yang tersenyum renyah walau dia telah ditangkap dan dihukum. Jaringan merekapun tetap kuat, dimana yang diluar (kelompok jaringan mereka yang belum tertangkap-red) disinyalir bisa membentuk suatu benteng untuk menutupi alur pelacakan korupsi. Ini jelas akan mempersulit mencabut akar korup tersebut.

Lepas dari permasalahan tertangkap atau tidaknya para koruptor, yang jelas korupsi adalah sikap mental buruk seseorang atau kelompok yang berefek domino terhadap pembangunan bangsa dan negara ini. Melihat dari dampaknya, efek domino harus diberi sanksi yang berefek domino pula . 

Mungkin kita masih ingat, di era pemerintahan Presiden Soearto, dimana dalam upaya memberengus para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan pola 'sadis'. Namun hasilnyapun nampak signifikan. Terbilang dalam waktu yang tidak terlalu lama, paham PKI sirna. Dan tidak ada lagi kekhawatiran kalau ruh PKI bakal bangkit dan bergentayangan lagi di di masa pemerintahannnya. 

Dulu ketika orang tuanya dicap sebagai orang yang berkaitan dengan PKI, maka anak keturunannyapun mendapatkan sanksi/ efek dominonya. Mereka tak bisa bebas mendapat fasilitas seperti anak-anak lainnya. Padahal anak turunannya belum tentu tau menau tentang PKI. 

Demikian kejam sanksi lebel PKI dikala itu. Padahal kalau dilihat dari sisi sejarahnya, PKI turut mebangun negeri ini dan PKI juga perperan atas kemerdekaan negeri ini. 

Namun karena dianggap mengganggu pembangunan, PKI dan anggota-anggotanya dibrengus sampai anak turunannya.

Kenapa sanksi seperti itu tidak diberlakukan terhadap para koruptor....? Padahal, koruptor lebih kriminal ketimbang PKI. Koruptor lebih membahayakan ketimbang PKI. Dan koruptor pun bergerak secara kelompok dan terstruktur yang kekuatannya boleh dibilang melebihi PKI. Justeru bedanya, PKI masih memiliki jiwa nasionalisme, sedangkan para koruptor jelas penggerogot dan penghambat pembangunan negeri ini. Koruptor menyengsarakan rakyat.
Melihat dampak ekstrim yang dilakukan koruptor, hukumnyapun harus ekstrim. 

Sebagai gambaran, ketika sang ayah melakukan korupsi, secara otomatis istri, anak dan keluarganya ikut menikmati hasil korupsi tersebut. Mereka ikut menari diatas penderitaan rakyat. Agaknya keturutsertaan dalam menikmati hasil korupsi tadi, patut pula ikut menerima sanksi atas polah bapaknya yang ruptor. 

Seperti anak turunnya orang-orang yang di PKI kan kala itu, mereka diasingkan baik oleh lingkungan maupun negara. Mereka kesulitan untuk meraih cita-cita yang diinginkannya, karena sebagian kemerdekaannya telah disita.

Kenapa sanksi tersebut tidak diberlakukan terhadap para koruptor....? Padahal kultur koruptor lebih ganas ketimbang PKI. Pada budaya korupsi, tak ada sedikitpun sifat membangun bangsa ini. Yang ada sifat-sifat penggerogotan yang sangat merugikan rakyat dan negeri ini. Yang ada sikap penghambatan pembangunan, walau mungkin para pelaku korupsi tadi tidak berniat secara langsung akan hal itu.

Melihat dampak korupsi yang demikian mengerikan, patut kiranya para koruptor diberi sanksi melebihi sanksi yang pernah diberikan terhadap para anggota PKI dan keluarganya. Selain pelaku korupsi, keluarga atau anak turunnya pun harus mendapat sanksi atas prilaku sang koruptor tadi. Pelaku korupsi harus dihukum berat, demikian pula keluarganya yang telah menikmati hasil korupsinya, wajar jika sebagian hak kewarganegaraannya-pun turut disita sampai waktu hukuman sang koruptor berakhir.

Jika sanksi ini dilakukan, kemungkinan besar sang orang tuapun berfikir ulang untuk melakukan tindak korupsi, karena kesemuanuya itu berdampak pada masa depan anak turunnya. 

Hal ini juga bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan. Karena secara psikologis sudah terbayang efek domino yang bakal menimpa kalau dia melakukan tindak korupsi. Akhirnya niat korupsipun akan tercegah. 

  (oleh - Mas Andra)

Iklan Anda