17 Juni 2017

Raperda Tentang Kesehatan dan Pendidikan sudah di Paripurnakan

BY forum kota digital IN , , , ,

FKD, 17 Juni 2017,- Guna menciptakan pelayanan prima dan meningkatkan drajat kesehatan dan pendidikan di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait hal itu. Dua hak mendasar bagi masyarakat tadi dikemas pada SistimKesehatan Daerah (SKD)dan Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan.
Pansus atas pembahasan Raperda tersebut diketuai oleh Sahat Ferida Berlian, S Pd, yang juga wakil ketua Komiside yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Sedangkan wakil ketua Pansus dipercayai kepada Turiman, SE dari 
Fraksi Gerindra, dan Sekretaris Pansus Pradana Mulyo Yunanda,S Sos dari Fraksi Partai Demokrat yang kesemuanya dari komisi D.

Sementara itu, Untuk mencapai tujuan Sistim Kesehatan Daerah dilaksanakan melalui tiga cara, yakni Pendekatan Keluarga, Masyarakat hidup sehat dan bersih serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. 

Pendidikan keluarga bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komperhensif, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan 
Daerah/Nasional. Sedangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilakukan melalui peningkatan prilaku hidup sehat dan bersih, serta peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Ketua Pansus Sahat Farida Berlian mengatakan, Bahasan Raperda ini bakal dijadikan acuan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Depok kedepan. Dan sesuai program pemerintah pusat, di tahun 2019 semua warga Indonesia harus sudah menjadi peserta BPJS. Sahat juga menekankan, kalau DPRD Kota Depok mendukung aspirasi masyarakat yang menginginkan BPJS kelas III digratiskan, dan APBD telah menganggarkan 10% untuk kesehatan.

Di sisi lain, di bidang pendidikan telah diatur pada UU No 23 tahun 2014, dimana pembagian urusan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya meliputi pengelolaan pendidikan tingkat dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sementara pengelolaan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Terkait hal itu, maka perda tentang pendidikan yang sudah ada perlu dilakkukan perubahan dan peraturan perubahan ini sudah dibahas oleh Pemerintah Kota Depok bersama-sama dengan DPRD.

Pembahasan kedua Raperda tersebut, sebelumnya telah dibahas pada awal April silam di Hotel Ciputra Cibubur bersama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bagian Humas Kesekretariatan Daerah Kota Depok yang kemudian dilanjutkan dengan rapat dengan pendapat dengan masyarakat, juga telah dilakukan kajian antar daerah ke Pemerintahan Kota Tangerang dan Kota Medan guna memperoleh serapan dan informasi. Dan kedua raperda tersebut kini sudah diparipurnakan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Depok pada Jum’at 16 Juni 2017. (Andra)

Iklan Anda