9 Juni 2020

Menteri BUMN - Erick Thohir Blak Blakan soal Utang Pemerintah ke BUMN

BY forum kota digital IN , , , ,




FKD, 09/06/20, -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah adalah tunggakan sejak 2017 lalu. Rencananya, pemerintah akan membayar tunggakan utang senilai Rp108,48 triliun kepada lima BUMN.

"Pencairan utang ini sejak 2017, jadi itu sudah cukup lama," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/6).

Rinciannya, utang pemerintah kepada lima BUMN itu meliputi, ke PT PLN (Persero) sebesar Rp48,46 triliun, disusul oleh PT Pertamina (Persero) senilai Rp40 triliun.


Kemudian secara berturut-turut, BUMN karya senilai Rp12,16 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp6 triliun, PT Kimia Farma (Persero) Tbk senilai Rp1 triliun, dan Perum Bulog senilai Rp560 miliar, dan KAI senilai Rp300 miliar. Jumlah pembayaran utang itu, mewakili 75 persen dari total utang pemerintah kepada BUMN.

Erick mengatakan utang-utang tersebut berasal dari penugasan atau public service obligation (PSO) bagi BUMN tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah wajib membayar kepada mereka lantaran dana itu merupakan hak perseroan.

Misalnya, utang kepada PLN, Pertamina, dan Pupuk Indonesia merupakan utang subsidi sebelumnya yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh pemerintah. Selain itu, utang pemerintah kepada BUMN Karya merupakan penugasan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol yang telah beroperasi. Sedangkan untuk Kimia Farma merupakan utang untuk program BPJS Kesehatan.

"Kalau tidak dibayarkan dari BPJS Kesehatan tentu berat untuk Kimia Farma," katanya.

Dana pembayaran utang itu akan diambil dari anggaran dana bantuan kepada BUMN senilai Rp153,4 triliun. Jumlah pembayaran utang sendiri mewakili 75 persen dari total penggunaan dana tersebut.

Selain untuk membayar utang, pemerintah akan membantu BUMN dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp25,27 triliun kepada empat BUMN, atau setara 11 persen dari total anggaran. Ketiga, dana talangan senilai Rp19,65 triliun kepada lima BUMN, setara 14 persen dari dana talangan.


Iklan Anda